Seluruh PNS Wajib Membuat SKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor  46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja PNS, maka  setiap PNS diharuskan membuat Sasaran Kerja  Pegawai (SKP). Berkenaan dengan peraturan  tersebut, STAIN Pamekasan menyelenggarakan  Workshop Sasaran Kinerja PNS pada tanggal 5-6  April 2014 bertempat di gedung PKPRI Jl. Kemuning Nomor 2 Pamekasan dengan tema ”Pen ingkatan Integritas, Profesional dan Akuntable”. 

Workshop SKP digelar dalam rangka penera pan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang prestasi  kerja PNS sebagai perubahan dari PP 10 Tahun  1999 Tentang DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan) yang saat ini sudah tidak relevan lagi. 

Abd. Khalik Yadi selaku ketua pelaksana work shop menuturkan, DP3 tidak lagi relevan karena  DP3 penilaian kinerja PNS cenderung formalitas.  Secara substantive DP3 tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa be sar produktifitas kinerja dan kontribusi PNS ter hadap organisasi. Oleh karena itu, lanjut Khalik,  setiap PNS (baik PNS fungsional (dosen) maupun  PNS administrative (karyawan)) berdasarkan PP 46 Tahun 2011 tersebut wajib menyusun SKP. 

Berdasarkan pengakuan Khalik, SKP sendiri  adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh setiap PNS, yang dibuat pada setiap awal  tahun. SKP itulah yang dijadikan objek penilaian  dan pengukuran kinerja PNS oleh atasan lang sungnya yang terdiri dari SKP dengan bobot 60%  dan perilaku kerja 40%. 

“PNS yang tidak menyusun SKP akan menda patkan sanksi. Bentuk sanksi mengacu pada PP  No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yakni  berupa hukuman ringan, sedang dan berat,”  pungkasnya. (SNJ)

Tulisan ini dimuat di Tabloid WARTA STAIN Pamekasan Edisi 2 (Juli-Desember 2014) dalam rubrik "Civitas" saat penulis menjadi reporter di tabloid tersebut.