Menjadi PNS Profesional dan Melayani Dengan Hati

Menjadi PNS Profesional dan Melayani Dengan Hati

  Latsar CPNS Angkatan 152 Kelompok 3


“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan” -Steve Job.

Perkataan Steve Job di atas perlu kita renungkan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mencintai pekerjaan adalah hal sederhana namun seringkali luput dari perhatian. Tanpa adanya rasa cinta pada apa yang kita kerjakan, maka kita akan setengah hati melakukannya, yang pada akhirnya berakibat pada tidak maksimalnya pekerjaan tersebut.

Banyak saya jumpai oknum PNS yang bekerja setengah hati. Datang ke kantor hanya untuk setor wajah. Tidak fokus dalam pekerjaan. Tidak punya gairah dan semangat dalam kesehariannya sebagai PNS. Serta tidak memberikan pelayanan yang prima dan maksimal di instansi tempatnya bekerja. Hal-hal ini harus kita hindari sebagai seorang PNS yang profesional.

PNS digaji oleh uang rakyat yang disalurkan melalui pemerintah, dengan harapan bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Perilaku malas dan setengah hati semacam ini sangat bertentangan dengan semangat PNS untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Manajemen PNS yang Profesional

Sebagai pelaksana kebijakan publik, PNS harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. PNS dalam perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa juga harus senantiasa taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, kita perlu menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Karenanya seorang PNS harus terlepas dari konflik kepentingan. Dalam melakukan tugasnya, seorang PNS harus membedakan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Jangan sampai faktor kedekatan personal memengaruhi pengambilan keputusan dalam segala pekerjaan kita. PNS juga harus menjauhi politik praktis. Keterlibatan PNS baik secara langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis tidak boleh terjadi. Tentu bukan berarti PNS harus menjauhi politik. Kita tetap boleh mengikuti perkembangan politik yang ada. Namun PNS tidak boleh terlibat apalagi terjun langsung dalam politik praktis yang syarat akan kepentingan.

Sebagai seorang abdi negara, praktik koruptif dalam bentuk apapun mesti dihindari. Korupsi ini bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Salah satunya adalah korupsi waktu. Memang sederhana, namun jika dilakukan secara terus-menerus sangatlah berbahaya. Karena bisa membuat kita abai dalam melaksanakan agenda yang telah terjadwal. Pada titik yang lebih ekstrem, hal tersebut bisa menanamkan budaya koruptif dalam diri kita. Pada awalnya mungkin hanya waktu yang dikorupsi, dengan datang terlambat pada jam masuk kantor maupun setiap agenda rapat. Namun lama-kelamaan merembet pada korupsi di hal lain hingga korupsi uang. Dari hal sepele bisa berkembang menjadi hal yang sangat berbahaya.

Seperti halnya profesi lainnya, PNS juga memiliki kode etik sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Kode etik ini merupakan rambu yang harus kita ikuti demi menjaga martabat dan etika kita. Tidak hanya ketika berada di kantor, namun juga saat membaur bersama masyarakat di luar kantor. Seorang PNS membawa nama negara di pundaknya. Karena itu kita perlu menjaga nama baik dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan PNS bisa menjadi role model dan teladan di masyarakat.

Penerapan sistem merit (merit system) dalam lingkungan kerja PNS bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang positif dan kompetitif. Kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan pada prinsip sistem merit seperti keadilan, obyektif, serta penilaian berbasis kinerja. Prinsip-prinsip ini adalah hal yang perlu kita cermati dan aplikasikan. Sehingga kita bisa bekerja secara profesional bersama rekan PNS lainnya. Saling bahu membahu untuk meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya bermanfaat bagi instansi tempat kita bekerja.

Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas sebagai PNS, kita juga perlu melakukan pengembangan kompetensi terkait dengan tugas dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Pengembangan kompetensi sangat diperlukan, terutama dalam era digital yang mengalami perubahan secara drastis setiap detiknya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka peningkatan kompetensi, seperti membaca buku, mengikuti diklat dan pelatihan, serta berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan bertukar pengalaman.

Whole of Government dalam Keseharian PNS

PNS dalam melaksanakan pekerjaan juga perlu menerapkan Whole of Government (WoG). Dalam konsep WoG ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, diantaranya adalah good governance, pelibatan, koordinasi, sinergitas dan integrasi. Sebagai seorang pelayan publik, PNS dituntut untuk bekerja lintas batas demi mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu.

Ada sejumlah masalah utama dalam kaitannya dengan WoG di lingkungan kerja PNS. Diantaranya adalah ego sektoral, inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih aturan, serta inefisiensi. Sejumlah persoalan ini sangat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance. Selain itu juga berlawanan dengan konsep WoG.

Karenanya perlu dibuat sebuah sistem yang terintegrasi. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang erat antar tiap instansi terkait. Melakukan revisi kebijakan dan aturan yang bertentangan satu sama lain serta tumpeng tindih. Juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait inefisiensi angggaran serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam hal ini perlu adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mampu mewujudkan hal-hal tersebut. Untuk mewujudkannya diperlukan koordinasi antar instansi, antar bidang maupun antar individu di lingkungan kerja. Dalam prosesnya perlu ada keterlibatan sebanyak mungkin pihak terkait. Hal ini tidaklah mudah, mengingat tiap bidang maupun instansi memiliki pemahaman yang berbeda satu sama lain. Namun demi mewujudkan WoG, koordinasi ini sangat dibutuhkan.

Pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi juga akan mengakselerasi serta meningkatkan efisiensi sistem pelayanan terpadu. Selain memotong jalur pelayanan yang berbelit-belit, sebuah sistem berbasis teknologi informasi juga bisa memudahkan integrasi layanan yang pada ujungnya menciptakan good governance.

Penerapan sistem pelayanan terpadu diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang akuntabel, transparan, efisien dan berdaya saing tinggi. Proses berbagi antar tiap instansi akan lebih mudah dengan adanya sistem pelayanan terpadu ini. Sehingga pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi setiap instansi maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Prinsip Pelayanan Publik

PNS dalam perannya sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di instansi masing-masing. Kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi prioritas utama. Masyarakat yang puas atas kinerja dan pelayanan kita, akan meningkatkan kepercayaan mereka pada PNS. Dalam memberikan pelayanan publik, ada beberapa prinsip yang perlu kita implementasikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesible, akuntabel, dan berkeadilan.

Pelayanan publik harus mengedepankan transparansi (keterbukaan) agar masyarakat bisa mendapatkan akses informasi atas kinerja suatu instansi. Hal ini penting agar bisa melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program instansi, sehingga kinerja kita sebagai PNS bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu seorang PNS dalam memberikan pelayanan publik juga harus responsif dalam melayani masyarakat maupun menanggapi isu terkini yang berkembang di masyarakat. Agar bisa merespon dengan cepat tentu dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terkait bidang yang dikerjakan, serta terus mengikuti perkembangan informasi dan perubahan zaman.

Dalam memberikan pelayanan PNS juga harus bersikap adil, memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda karena perbedaan status, kedudukan dan jabatan. Semua pelayanan harus setara sehingga menciptakan iklim pelayanan yang berkeadilan.

Kemudahan dalam pelayanan juga menjadi hal penting dalam konsep pelayanan publik. Seorang PNS harus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selain mempermudah akses pelayanan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Mencintai peran sebagai PNS tidak hanya sekadar ucapan. Wujud penerapan rasa cinta itu adalah dengan menerapkan manajemen PNS yang profesional, mengimplementasikan Whole of Government dalam keseharian kita sebagai PNS, serta memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dengan melakukan ini semua, kita telah membuktikan kecintaan kita kepada profesi serta peran kita sebagai PNS dalam NKRI.


*)

Tulisan ini adalah Tugas Agenda 3 Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 152 Kelompok 3 yang ditulis oleh saya sendiri dan dibimbing oleh Dr. dr. Heri S. Widodo, M.H., M. Kes.

0 Response to "Menjadi PNS Profesional dan Melayani Dengan Hati"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel